Beberapa waktu lalu, saya diundang dalam sebuah diskusi tentang negara kesejahteraan oleh sebuah organisasi mahasiswa di Bandung. Dalam diskusi tersebut saya tidak sempat menjelaskan secara komprehensif karena terbatas waktu. Namun, meski diminta untuk menjelaskan dari perspektif materialisme historis saya malah menggunakan kerangka pikir Gramscian untuk menjelaskan tentang negara kesejahteraan dan tantangannya di Indonesia. Untungnya, pembicara pertama dari partai buruh telah menjelaskan negara kesejahteraan dengan kerangka pikir materialisme historis marxian.
Dalam kerangka Gramscian, negara kesejahteraan bukanlah sekadar distribusi sumber daya ekonomi, melainkan medan perebutan hegemoni antara kelas pekerja dan kelas kapitalis. Di Indonesia, sulitnya mewujudkan welfare state bukan semata persoalan teknis-ekonomi, tetapi cerminan dari kegagalan pembentukan “blok historis” yang mampu menandingi dominasi oligarki yang mengakar kuat dalam suprastruktur maupun basis material masyarakat.
Diskusi “Welfare State di Persimpang Jalan: Transisis Menuju Sosialisme atau Jebakan Kapitalisme” di Perpustakaan Bunga di Tembok, Bandung.
Hegemoni Oligarki: Menguasai Konsensus, Bukan Hanya Koersi
Gramsci mengajarkan bahwa kekuasaan sejati bukan hanya bersandar pada kekerasan negara, tetapi pada kemampuan menciptakan konsensus yang membuat rakyat menerima tatanan yang ada sebagai “wajar” dan “alamiah”. Di Indonesia, oligarki tidak hanya menguasai sumber daya alam, perbankan, dan alat produksi, tetapi juga aparatus hegemoni seperti media massa, partai politik, lembaga pendidikan, bahkan narasi publik tentang kesejahteraan itu sendiri.
Inilah yang menjelaskan mengapa jaminan sosial dipahami bukan sebagai hak asasi warga negara, melainkan sebagai “bansos”pemberian dari patron yang murah hati. Hegemoni patron-klien ini secara efektif memandulkan tuntutan struktural atas welfare state, menggantinya dengan politik pencitraan dan populisme transaksional. Rakyat tidak menuntut sistem kesehatan universal, melainkan menunggu “kebaikan hati pemimpin” yang membagikan bantuan tunai.
Kondisi ini adalah contoh klasik dari apa yang Gramsci sebut sebagai “revolusi pasif”perubahan yang dilakukan dari atas untuk mencegah transformasi dari bawah. Setiap kali muncul tuntutan radikal untuk reformasi struktural seperti pajak progresif, jaminan kesehatan universal, atau pensiun yang layak, para elite politik merespons dengan program-program kosmetik yang tidak menyentuh akar masalah kepemilikan dan distribusi kekuasaan ekonomi.
Yang lebih krusial, gerakan rakyat di Indonesia belum memasuki fase “perang posisi” yang sistematis. Bukannya membangun pengaruh di dalam institusi-institusi sipil untuk menciptakan budaya tandingan (counter-hegemony), gerakan sosial masih terfragmentasi dan terjebak dalam resistensi sporadis. Belum ada upaya terorganisir untuk merebut ruang dalam birokrasi kesehatan, pendidikan, atau perencanaan ekonomi — ruang-ruang yang justru menjadi medan penting dalam membangun kapasitas teknokratik dan kesadaran kolektif.
Profesionalisme Teknokratik sebagai Prasyarat
Pengalaman Swedia dan Italia mengajarkan bahwa negara kesejahteraan menuntut bukan hanya mobilisasi massa, tetapi juga profesionalisme teknokratik yang tinggi. Rencana Meidner di Swedia gagal bukan karena idenya buruk, tetapi karena kapitalis memiliki kapasitas teknis dan politik untuk melakukan counteroffensive. Di Indonesia, gerakan progresif seringkali lemah dalam penguasaan detail kebijakan: bagaimana merancang skema pembiayaan yang berkelanjutan, bagaimana mengelola dana jaminan sosial, bagaimana mencegah korupsi dalam distribusi layanan.
Tanpa kedewasaan politik yang ditandai oleh kombinasi antara kesadaran ideologis dan kompetensi teknokratik, perjuangan welfare state akan mudah dikalahkan oleh argumen-argumen teknis dari kubu neoliberal atau dimanfaatkan untuk proyek revolusi pasif yang baru.
Berpikir Pessimis, Bertindak Optimis
Negara kesejahteraan di Indonesia bukan utopia yang mustahil, tetapi medan perjuangan yang panjang. Ia pantas diperjuangkan karena meningkatkan kapasitas material dan organisasional kelas pekerja sebagai syarat bagi transformasi yang lebih radikal. Namun, perjuangan ini menuntut lebih dari sekadar mobilisasi emosional, ia butuh pembangunan blok historis yang solid, penguasaan institusi secara bertahap, dan profesionalisme yang mampu mengalahkan teknokrasi oligarki dalam permainan mereka sendiri. Hanya dengan kombinasi inilah perang posisi bisa dimenangkan, dan negara kesejahteraan bisa menjadi jalan demokratis menuju transformasi yang lebih fundamental.
********
