Jakarta, 21 Februari 2026
Di tengah gegap gempita panggung internasional, saat para elit kita dengan bangga membusungkan dada di meja-meja Board of Peace dan menyatakan diri sebagai “kawan sejati” Amerika Serikat, ada bau amis darah dan air mata yang coba ditutupi di balik karpet merah istana. Kita sedang menyaksikan sebuah paradoks kolosal: negara lebih sibuk bersolek di depan mata dunia sementara urusan “dapur” sendiri hancur lebur oleh kelalaian, represi, dan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi.
Pendidikan: Kuburan Mimpi dan Pembungkaman Nalar
Sektor pendidikan kita hari ini bukan lagi ruang pembebasan, melainkan medan jagal. Kasus tragis bocah di NTT yang mengakhiri hidupnya karena beban hidup dan akses pendidikan adalah tamparan keras bagi narasi Indonesia Maju. Pendidikan telah menjadi barang mewah yang membunuh.
Lebih menjijikkan lagi, kampus yang seharusnya menjadi oase intelektual justru berubah menjadi barak otoriter. Damar Setyaji Pamungkas (LMID Jakarta), mahasiswa UTA ’45, di-skors hingga dikeluarkan hanya karena ingin membangun forum diskusi kritis tentang sejarah Soeharto. Ini adalah lonceng kematian demokrasi! Ketika nalar kritis dibungkam dan diskursus sejarah dipagari, maka kampus tak lebih dari pabrik sekrup industri yang kehilangan jiwa.
Belum lagi bicara soal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan kewajiban negara membiayai pendidikan dasar. Hingga detik ini, implementasinya nol besar. Rakyat tetap diperas, sementara anggaran pendidikan bocor ke mana-mana, kecuali ke kantong murid-murid miskin.
MBG dan Kekerasan Negara: Rakyat Hanyalah Angka Statistik
Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi justru berujung tragedi. Kasus keracunan hingga kematian murid adalah bukti nyata bahwa program ini dijalankan tanpa standar keamanan yang ketat, sarat dengan muatan politis, dan mengabaikan keselamatan nyawa anak bangsa demi sekadar “pencitraan logistik.”
Di sisi lain, institusi Polri yang seharusnya melindungi, justru menjadi algojo bagi rakyatnya sendiri.
Kasus Afif Maulana di Padang.
Kasus Affan Kurniawan di Jakarta.
Kasus Gamma di Semarang.
Kasus murid Madrasah di Maluku.
Dan deretan panjang korban brutalitas aparat lainnya.
Negara telah gagal menjamin hak hidup warga negaranya. Aparat bersenjata yang digaji dari pajak rakyat justru menggunakan senjatanya untuk membungkam dan mematikan rakyat yang seharusnya mereka ayomi.
Pengkhianatan Kedaulatan: Karpet Merah untuk Freeport
Di saat krisis kemanusiaan ini mangkrak tanpa solusi, apa yang dilakukan negara? Mereka justru memberikan kado manis bagi korporasi asing: Perpanjangan izin tambang Freeport. Di tengah tuntutan nasionalisasi aset dan kedaulatan sumber daya alam, rezim ini justru kembali menggadaikan tanah air kepada kapitalisme global.
Keputusan ini adalah bukti nyata bahwa negara lebih setia kepada investor dan “Kawan Sejati” di Washington daripada kepada rakyatnya sendiri yang sedang sekarat di NTT, Maluku, hingga Jakarta.
“Negara ini tidak kekurangan kekayaan, kita hanya kekurangan urat malu pada pejabat pemerintahannya.”
Tuntutan Kita!
Kita tidak butuh pengakuan internasional jika itu dibayar dengan nyawa anak bangsa. Kita tidak butuh kursi di Board of Peace jika di dalam negeri aparatnya masih hobi melakukan kekerasan.
- Stop Represi dan Kriminalisasi Kebebasan Akademik: Kembalikan hak Damar Setyaji Pamungkas dan hentikan segala bentuk pembungkaman diskusi sejarah di kampus!
- Implementasikan Pendidikan Gratis: Jalankan putusan MK tanpa tapi, tanpa nanti!
- Reformasi Total Polri: Adili semua pelaku kekerasan terhadap rakyat, jangan ada lagi “Afif Maulana” selanjutnya!
- Audit Program MBG: Jangan jadikan nyawa anak-anak sebagai kelinci percobaan kebijakan populis yang ceroboh!
- Tinjau Ulang Izin Freeport: Kembalikan kedaulatan ekonomi pada rakyat, bukan pada korporasi asing!
Panjang Umur Perjuangan!
Hanya Ada Satu Kata: LAWAN!
Hidup Rakyat!! Hidup Mahasiswa!!
LMID!! SIAP SEDIAA!!!
Liga Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi
KP-Eksekutif Wilayah Jakarta Raya
