Bandung, Kamis 05 Februari 2026 — Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID) bersama Bandung Bergerak dan Perpustakaan Bunga di Tembok menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Welfare State di Simpang Jalan: Transisi Sosialisme atau Jebakan Kapitalisme?”. Diskusi ini menjadi ruang pembacaan kritis atas arah negara kesejahteraan di Indonesia, di tengah krisis demokrasi dan semakin menguatnya dominasi kapitalisme neoliberal.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah pemateri dari latar belakang gerakan politik, akademisi, dan organisasi rakyat. M. Ridha (Ketua Bidang Ideologi Exco Pusat Partai Buruh) menegaskan bahwa welfare state di Indonesia tidak pernah sungguh-sungguh berpijak pada kepentingan kelas pekerja. Menurutnya, berbagai skema jaminan sosial yang ada hari ini lebih berfungsi sebagai alat stabilisasi sosial agar sistem kapitalisme tetap berjalan, bukan sebagai jalan menuju transformasi struktur ekonomi.
“Tanpa perubahan relasi produksi dan kepemilikan alat-alat produksi, welfare state hanya akan menjadi perpanjangan tangan kapitalisme—memberi bantuan, tetapi tetap mempertahankan penindasan,” tegas Ridha.
Sementara itu, Rolip Saptamaji (Akademisi Universitas Padjadjaran) menyoroti welfare state dari perspektif historis dan teoritis. Ia menjelaskan bahwa dalam pengalaman global, negara kesejahteraan selalu lahir dari tekanan gerakan rakyat, namun kerap mengalami kemunduran ketika dikompromikan dengan kepentingan pasar dan elite politik.
“Welfare state bukan konsep netral. Ia adalah medan pertarungan politik. Pertanyaannya bukan apakah negara hadir, tetapi untuk kepentingan siapa negara itu bekerja,” ujar Rolip.
Dari gerakan media dan advokasi rakyat, Tofan Aditya (Bandung Bergerak) mengkritik narasi pembangunan sosial yang seringkali menutupi praktik perampasan ruang hidup, penggusuran, dan pemiskinan struktural. Ia menekankan bahwa kebijakan sosial negara kerap berjalan bersamaan dengan proyek-proyek kapital besar yang justru melahirkan ketimpangan baru.
“Welfare state sering dipromosikan sebagai solusi, tapi di lapangan rakyat justru berhadapan dengan kriminalisasi, penggusuran, dan kerusakan ekologis,” jelas Tofan.
Diskusi ini kemudian ditanggapi oleh sejumlah penanggap dari berbagai organisasi gerakan. Tegar Afriansyah (Ketua Umum Eksekutif Nasional LMID) menegaskan bahwa mahasiswa harus memosisikan diri sebagai bagian dari rakyat tertindas, bukan sebagai penonton akademik. Bagi LMID, welfare state harus dibaca sebagai bagian dari perjuangan kelas yang lebih luas.
“Demokrasi dan kesejahteraan tidak akan lahir dari kebijakan elitis. Ia hanya mungkin terwujud melalui organisasi dan perlawanan rakyat yang sadar,” tegas Tegar.
Nidan dari Indonesia Hapus Femisida mengingatkan bahwa diskursus welfare state sering mengabaikan dimensi kekerasan berbasis gender. Ia menekankan bahwa negara kesejahteraan yang sejati harus memastikan perlindungan nyata bagi perempuan dan kelompok rentan, bukan sekadar jargon kebijakan.
Delpiero Hegelian (Yayasan Pillar) menyoroti pentingnya membangun basis ideologis dan pendidikan politik rakyat agar wacana welfare state tidak terjebak pada reformisme sempit. Menurutnya, tanpa kesadaran ideologis, kebijakan sosial akan mudah dibajak oleh kepentingan modal.
Sementara itu, Jeng Levi (Front Mahasiswa Nasional Cabang Bandung) menegaskan perlunya menghubungkan perjuangan mahasiswa dengan konflik-konflik konkret di basis rakyat, seperti isu buruh, agraria, dan pendidikan. Ia menilai fragmentasi gerakan mahasiswa hanya bisa diatasi dengan orientasi politik yang jelas dan berpihak.
Diskusi publik ini menegaskan bahwa welfare state hari ini berada di persimpangan sejarah: apakah menjadi jalan transisi menuju tatanan sosial yang lebih adil, atau sekadar jebakan kapitalisme untuk mempertahankan status quo. Bagi LMID dan jejaring gerakan rakyat, jawaban atas pertanyaan tersebut hanya dapat ditemukan melalui perjuangan politik yang terorganisir. LMID menegaskan kembali komitmennya untuk terus membuka ruang diskusi kritis, memperkuat solidaritas lintas gerakan, serta mendorong lahirnya alternatif politik kerakyatan.
********